Auditor Teknologi sangat Diperlukan Atasi Inefisiensi

Auditor Teknologi sangat Diperlukan Atasi Inefisiensi

Kamis, 12 Januari 2012 18:25 WIB

JAKARTA : Penerapan teknologi yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif seperti inefisiensi kehidupan, ketergantungan, dan keterpurukan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi dampak negatif dari penerapan teknologi tersebut perlu dilakukan.

''Salah satunya untuk mengurangi dampak negatif tersebut, perlu adanya audit teknologi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan menghindarkan bencana teknologi,'' kata Meneg Ristek Gusti Muhammad Hatta dalam acara Pengukuhan Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) di Gedung BPPT II, Jakarta, Rabu (11/1).

Dalam rilis yang diterima Mediaindonesia.com, Kamis (12/1), disebutkan audit teknologi adalah kegiatan yang sistematis yang bertujuan untuk mencocokan atau membandingkan aset teknologi (humanware, infoware, technoware, dan orgaware) dengan kriteria/standar yang telah ditentukan.

Dari sisi waktu, pengkajian teknologi dilakukan sebelum teknologi itu diterapkan,  sedangkan audit teknologi dapat dilakukan sebelum dan sesudah teknologi itu diterapkan.

''Yang membedakan adalah dalam melakukan pengkajian teknologi tidak diperlukan standar, sedangkan dalam melaksanakan audit teknologi kita memerlukan standar,'' tambah Gusti.

Menurut United Nation of International Strategies for Disaster Reduction, definisi bencana gagal teknologi adalah semua kejadian bencana yang disebabkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

''Jika diidentifikasi ada beberapa penyebab terjadinya kegagalan teknologi, yaitu; kebakaran, kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi, kerusakan komponen, kebocoran reaktor nuklir, kecelakaan transportasi, sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan, jebolnya bendungan dan dampak ikutan dari bencana alam yang sering terjadidi sekitar kita.''

Untuk melakukan mitigasi akan terjadinya gagal teknologi tersebut, maka audit teknologi dapat menjadi solusi yang sangat diperlukan oleh suatu Negara.

''Dalam pelaksanaan audit teknologi ini, kita sudah memiliki landasan kebijakannya. Pertama, kita mempunyai UU 18 tahun 2002. Pasal 19 ayat 3(c). Kedua, Perpres 11 tahun 2005 pasal 60 yang menyebutkan bahwa BPPT mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi tersebut,'' papar Gusti.(RO/X-13)