Pelamar BRTI: Fresh Graduate Hingga Pensiunan Pejabat

Ilustrasi (Ist.)

Jakarta - Para pendaftar yang berminat untuk menjadi anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mulai membanjir dan datang dari berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa yang baru lulus hingga pensiunan pejabat pemerintah.

Menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gatot S. Dewa Broto, hingga pukul 14.30 hari ini, Rabu (28/9/2011), jumlah pelamar yang sudah mengajukan diri secara online mencapai 474 orang. Sementara untuk dokumen fisik, panitia seleksi baru menerima 177 lamaran.

"Jumlah pelamar periode ini jauh melonjak dibandingkan periode sebelumnya yang digelar pada November 2008. Saat itu yang masuk cuma 88 peminat, itu pun sudah diperpanjang dua kali," kata Gatot kepada detikINET.

Lowongan anggota BRTI untuk periode sekarang sejatinya akan ditutup hari ini, Rabu (28/9/2011). Namun tanggal deadline tersebut ditujukan pada cap pos di dokumen yang dikirimkan, sehingga jika diterima pada satu-dua hari ke depan pun masih diperbolehkan.

Dari dokumen yang sudah masuk, terlihat bahwa para pelamar datang dari berbagai latar belakang. Mulai dari konsultan, dosen, pensiunan pejabat pemerintah, penggiat LSM, hingga para pencari kerja yang baru saja lulus.

"Mungkin mereka (-red.) berpikir bahwa ini lowongan menjadi staf di salah satu institusi pemerintah. Padahal posisi ini dituntut memiliki keahlian di sejumlah bidang. Tapi ya pada intinya kita tidak bisa menghalangi siapapun yang mau melamar," kata kata Gatot.

Berkas lamaran yang sudah masuk pun diramaikan oleh hampir semua anggota BRTI yang menjabat di periode 2009-2011. Yaitu M Ridwan Effendi, Nonot Harsono, Danrivanto Budhijanto, Iwan Krisnadi dan Nurul Budi Yakin.

Satu anggota BRTI yang tidak mengajukan diri kembali adalah Heru Sutadi yang memang sudah dua periode menjabat, atau sesuai batas maksimalnya.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota BRTI periode 2012-2015 hampir sama dengan periode sebelumnya. Namun, ada satu yang membedakan dan sangat krusial. Yakni terkait surat pernyataan tidak pernah masuk penjara dan tidak sedang dalam proses hukum yang ditandatangani di atas materai.

Persyaratan itu jelas menunjukkan bahwa Kominfo tak mau lagi menuai kritik karena mempekerjakan salah satu anggota BRTI yang konon pernah terlibat kasus hukum. Namun segala kritikan sempat terhenti lantaran di aturan sebelumnya tak disebutkan mantan narapidana dilarang ikut seleksi.

"Kalau bahwasanya yang pernah tersangkut pidana ada yang mendaftar ya silakan saja. Entah itu dengan bukti surat kelakuan baik dari pihak kepolisian atau lainnya. Cuma nanti akan ada seleksi administrasi untuk melakukan penyaringan," pungkas Gatot.




( ash / fyk )